RPKD Fm, Denpasar - Dalam press releasenya dalam rangka Hari Anti Korupsi (09/12) , Pembina Utama Muda Inspektorat Pemerintah Kota Denpasar Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar  telah berupaya dalam mencegah praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) , diantaranya seperti yang tertuang dalam MOU antara Walikota Denpasar dengan Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 107/D.IV/08/2006 Tentang Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan (PTKP) yang baik di Pemerintahan Kota Denpasar, yang diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Bersama, Nomer: 415.4/01/PKS/Pem/2009.

Budaya Kepemimpinan Pelayanan “Sewaka Dharma” (melayani adalah kewajiban) dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keikhlasan, cerdas, kerja keras dan tuntas juga telah ditanamkan dalam diri setiap Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemerintah Kota Denpasar, tidak hanya itu, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu juga sangat memudahkan masyarakat Kota Denpasar dalam mempercepat proses pengurusan ijin dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Jika ada keluhan terkait dengan fasilitas publik, Pemerintah Kota Denpasar yang telah menyediakan aplikasi berbasis website yaitu Pro Denpasar, sehingga keluhan dari masyarakat cepat dapat ditanggulangi.

Terkait hasil pencegahan korupsi dikota Denpasar diantaranya adalah diraihnya Pengahargaan Citra Bakti Abdi Negara (CBAN) 2013 dan dipilih sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi, Pelayanan public peringkat I dari 27 kabupaten/ kota yang dinilai pada tahun 2014, Keberhasilan pelayanan publik (IKM Tahun  2013 rata-rata skor: 80-baik. Kinerja pemerintah Kota Denpasar. hasil evaluasi LAKIP tahun 2015:B (tahun 2014:CC dan tahun 2013:C), Kinerja keuangan/ opini BPK: WTP (4 tahun berturut –turut 201—2015), Drive true: penerapan ISO: 14 SKPD dan 5 puskesmas: e-government,  dan masih banyak lagi. Diharapkan dengan didukung oleh keseluruhan system ini dapat mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntable.