Rabu, 30 Juni 2010 dilaksanakan talkshow “Warung On Line Koprasi” di 91,45 RPKD FM. Hadir Bapak Anom Prasetya (Kepala Bidang Piranti Lunak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar) sebagai narasumber. Talkshow ini dipandu oleh penyiar Krisna RPKD selama 1 jam. Pak Anom selaku narasumber dari Dinas Kominfo Kota Denpasar mengatakan bahwa dulu Dinas Kominfo adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) pada akhir tahun 2008 meningkat menjadi Dinas Kominfo Kota Denpasar berdasarkan PP 41 tentang penataan kelembagaan. Dinas Kominfo Kota Denpasar memiliki 4 bidang yaitu bagian piranti lunak yang menangani program komputer, piranti keras dan jaringan, bagian pos telematika dan bagian bina program. Pemkot Denpasar sudah memiliki komitmen untuk pelayanan pada masyarakat diterapkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi ), menggunakan media internet untuk komunikasi dengan alamat www.denpasarkota.go.id yang bisa digunakan oleh masyarakat Kota Denpasar untuk menyampaikan kritik atau saran. Dinas Kominfo Kota Denpasar juga memiliki Mobile Community Acsess Point ( M – CAP ) atau lebih dikenal dengan mobil internet keliling. M-CAP ini merupakan bantuan dari Menkominfo melalui Direktur Pemberdayaan Telematika Direktorat Jendral Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika, melihat bagaimana komitmen Pemerintah Kota Denpasar menggunakan TIK untuk pelayanan publik. M – CAP ini digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak terjangkau jaringan internet, dioperasikan dengan sistem jemput bola secara gratis. Kegiatan pokok Dinas Kominfo Kota Denpasar adalah memberi pelayanan melalui info keliling serta pelayanan sound system yang dibutuhkan oleh SKPD dan masyarakat juga sering memanfaatkannya. Salah satu fasilitas untuk memberikan informasi kepada masyarakat adalah Radio Pemerintah Kota Denpasar yang memberikan informasi kepada masyarakat, terutama informasi mengenai lalu lintas di seputaran kota Denpasar. Masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk bertanya dalam Talkshow yang sangat menarik via off air dan on air. Ada Gus De di Sanglah “Bagaimana kalau di lapangan Puputan Badung di tambahkan fasilitas wi-fi karena seperti di kabupaten lain ada tempat publik yang telah dilengkapi wi-fi”. Dan via off air di line telp 244444 Bapak Komang di Jalan Palapa yang bertanya tentang pengaruh internet terhadap pornografi. Menanggapi pertanyaan Gus De, Bapak Anom sebenarnya belum ingin berbicara tentang masalah ini karena ingin memberikan kejutan kepada masyarakat, bapak Anom menyatakan,”Nantikanlah, kehadiran wi-fi di Lapangan Puputan Badung. Memang di tempat seperti itu perlu ada fasilitas wi-fi. Saat ini wi-fi sudah ada di pedestarian Kamboja di seputaran Rumah Pintar dan masyarakat dapat memanfaatkannya. Sedangkan menanggapi pertanyaan bapak Komang, bapak Anom mengatakan, “Pemerintah dapat melakukan pembatasan – pembatasan kepada pengelola internet, beberapa waktu yang lalu kamisudah menerima satu aplikasi dari Kementrian Kominfo tentang bagaimana cara mengatasi konten – konten negatif, bukan hanya pornografi tapi juga SARA.” Lebih jauh bapak Anom menjelaskan bahwa berbicara mengenai pornografi, ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah maupun masyarakat. Bila dilihat dari dampak positif internet jauh lebih besar daripada dampak negatifnya, seperti pepatah ‘Karena nila setitik, rusak susu sebelangan’. Walaupun dampak negatif internet relatif kecil, tetapi justru yang negatif itu gaungnya lebih kuat daripada dampak positifnya. Kominfo sudah berencana untuk kembali mensosialisasikan Undang – undang ITE dan pengaruh negatif internet. Salah satu pengaruh positif dari internet adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Gunakanlah sarana internet secara bijak. Kita harus mengakui bahwa efek / pengaruh positif dari penggunaan internet jauh lebih besar dari efek negatifnya. Pemerintah Kota Denpasar membuka ruang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, ide dan sebagainya baik melalui www.depasarkota.go.id ataupun melaui facebook ‘I Love Denpasar’. Media tersebut hendaknya dimanfaatkan untuk melakukan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. -Dhia-